Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat mengikuti kegiatan Workshop Democracy Action Partnership, di Bali, Selasa (29/11/2023). Foto: Ist/nr

PARLEMENTARIA, Bali – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dan pemuda di Parlemen. Hal tersebut diserukan Putu dalam kegiatan Workshop Democracy Action Partnership, di Bali, Selasa (29/11/2023). Dalam kegiatan tersebut, para delegasi dari pelbagai negara membahas bagaimana kesetaraan gender pada perempuan dalam melawan kekerasan (bullying) pada perempuan di politik.

"Memang di Indonesia, kita juga sampaikan bahwa kita sudah memiliki affirmative action yaitu dalam undang-undang kita mewajibkan calon atau kandidat di parlemen itu minimal 30 persen perempuan. Nah tentu ini menjadi hal positif," kata Putu kepada Parlementaria, di sela-sela agenda diskusi.

Putu menyebut, saat ini pada periode DPR RI 2019-2024, keterwakilan perempuan di politik di Indonesia sudah mencapai 21 persen. Hal tersebut merupakan peningkatan dari periode sebelumnya, di mana keterwakilan perempuan di politik hanya 18 persen. Keterwakilan perempuan 21 persen diketahui membuat Indonesia berada di peringkat ke-7 di Asia Tenggara.

Keterwakilan pemuda dan perempuan di Parlemen dinilai perlu disesuaikan dengan demografi di Indonesia. Sehingga demografi ini juga terepresentasikan dalam Parlemen Indonesia.

"Saya pribadi juga mendorong kalau bisa afirmasi dan kehadiran perempuan di parlemen itu sesuai dengan demografi kita. Misalnya penduduk kita (jumlah) perempuan dan pemuda itu mungkin 49 persen atau 50:50. Sehingga demografi ini juga terepresentasikan dalam Parlemen Indonesia. Sehingga ke depan youth terwakili, perempuan terwakili, laki-laki juga hadir dalam tugas parlemen," harap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Sebagai informasi, Workshop Democracy Action Partnership diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI yang berkolaborasi dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Agenda tersebut nantinya dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mendiskreditkan dan mengecilkan kontribusi perempuan di politik. (bia/rdn)